Mengapa 1 dari 4 Warga Tak Percaya Pemerintah? Ini Data dan Faktanya

Ketidakpercayaan Publik Meningkat karena Korupsi, Transparansi Rendah, dan Kebijakan Kontroversial

Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia terus menjadi sorotan. Berdasarkan survei GoodStats awal 2025, sebanyak 25% masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Angka ini diperparah oleh penurunan kepercayaan terhadap lembaga seperti DPR (31%) dan partai politik (38%). Di balik angka tersebut, tersimpan deretan alasan kuat yang didukung data.

Korupsi Masih Merajalela

Menurut Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di angka 34 dari 100, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dari 180 negara. Data ini memperkuat persepsi publik bahwa korupsi masih mengakar kuat di tubuh pemerintah.

Kurangnya Transparansi dan Pelanggaran HAM

Laporan Indonesia Corruption Watch mengungkap bahwa pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan anggaran Covid-19. Sementara itu, Komnas HAM mencatat 2.305 laporan pelanggaran HAM sepanjang 2024, dengan 433 di antaranya diarahkan ke instansi pemerintah.

Pemilu dan Kekecewaan Generasi Z

Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 juga terguncang. Menurut LSI, angka kepuasan turun dari 94,5% menjadi 83,6% dalam 10 hari pasca pemilu. Generasi Z pun memperlihatkan sinyal pesimisme: hanya 5% yang sangat percaya pada DPR, sedangkan 14% tidak percaya sama sekali.

Meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah bukan sekadar persepsi, tetapi didukung data kuat dari berbagai lembaga. Korupsi, ketidaktransparanan, dan kebijakan publik yang dinilai tidak pro-rakyat menjadi tiga akar utama masalah. Jika tidak segera dibenahi, celah ini bisa menjadi krisis kepercayaan jangka panjang.