Pencopotan Gubernur Bank Indonesia: Benarkah DPR Sedang Pertimbangkan?

Pertimbangan Pencopotan Gubernur BI Jadi Sorotan

Isu mengenai kemungkinan pencopotan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, tengah menjadi sorotan publik. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dilaporkan mempertimbangkan langkah ini karena Perry dinilai kurang mendukung kebijakan pemerintah. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh majalah investigatif Tempo yang mengutip sumber-sumber anonim dari internal DPR.

Alasan di Balik Isu Pencopotan

Salah satu alasan utama yang disebutkan adalah sikap Perry Warjiyo terkait skema burden sharing untuk penanganan ekonomi nasional. Skema ini mengharuskan Bank Indonesia berbagi beban keuangan dengan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi. Namun, Perry dinilai tidak cukup proaktif dalam mendukung kebijakan tersebut.

Selain itu, regulasi baru yang disahkan DPR pada Februari 2025 juga memicu spekulasi. Aturan ini memberikan kewenangan kepada legislatif untuk mengevaluasi dan memberhentikan pejabat publik yang ditunjuk pemerintah, termasuk pimpinan lembaga independen seperti Bank Indonesia.

Pernyataan Resmi DPR

Menanggapi isu ini, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR sekaligus anggota senior partai Presiden Prabowo Subianto, membantah adanya rencana pencopotan Perry Warjiyo. Dasco menegaskan bahwa isu tersebut tidak sesuai dengan agenda DPR saat ini dan meminta publik untuk tidak berspekulasi lebih lanjut.

“Tidak ada pembahasan terkait pemberhentian Gubernur BI. Fokus kami saat ini adalah memperkuat sinergi antara lembaga negara demi mendukung perekonomian nasional,” ujarnya.

Profil Perry Warjiyo dan Peran Bank Indonesia

Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2018 dan kembali diangkat pada 2023 untuk periode kedua hingga 2028. Selama kepemimpinannya, Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, dan sistem keuangan nasional.

Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan moneter tetap kredibel dan efektif. Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah tetap menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk pemulihan pasca-pandemi dan tekanan inflasi global.

Regulasi Baru dan Implikasinya

Regulasi baru yang disahkan DPR membuka peluang bagi legislatif untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pejabat publik yang diangkat pemerintah. Dalam konteks Bank Indonesia, ini berarti DPR dapat merekomendasikan pencopotan Gubernur BI jika kinerjanya dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Namun, proses ini tetap memerlukan persetujuan presiden sebagai kepala negara. Artinya, meskipun DPR memiliki kewenangan evaluasi, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

Reaksi Publik dan Pakar Ekonomi

Isu pencopotan Gubernur BI memicu beragam reaksi dari kalangan akademisi dan pelaku ekonomi. Beberapa pakar menilai bahwa stabilitas kebijakan moneter harus dijaga agar tidak terpengaruh oleh dinamika politik.

“Sinyal adanya intervensi politik terhadap Bank Indonesia dapat memengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas pasar keuangan,” kata seorang ekonom dari Universitas Indonesia.

Kesimpulan: Isu Masih Sebatas Spekulasi

Hingga saat ini, belum ada langkah resmi yang diambil terkait pencopotan Gubernur Bank Indonesia. Pernyataan tegas dari DPR menunjukkan bahwa isu ini masih sebatas spekulasi tanpa dasar yang jelas.

Namun, regulasi baru tetap menjadi faktor penting yang perlu diawasi, terutama terkait potensi pengaruh politik terhadap lembaga-lembaga independen. Publik diharapkan terus memantau perkembangan ini agar proses evaluasi tetap berjalan transparan dan akuntabel.

Tautan Eksternal: Pengumuman Resmi Bank Indonesia