Prabowo Subianto: “Koruptor Bisa Tobat Jika Kembalikan Uang Negara”

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait penanganan kasus korupsi. Dalam sebuah forum diskusi publik, Prabowo menyatakan bahwa para pelaku korupsi dapat dimaafkan jika bersedia mengembalikan seluruh uang negara yang telah dicuri. Pernyataan ini menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan, mulai dari dukungan hingga kritik tajam.

Prabowo menekankan bahwa pendekatan ini dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara secara cepat dan efektif. “Jika mereka (koruptor) benar-benar tobat dan mengembalikan uang negara, maka kita bisa mempertimbangkan pengampunan. Tujuan utama kita adalah pemulihan, bukan sekadar hukuman,” ujarnya.

Reaksi Publik: Antara Dukungan dan Kekhawatiran

Pernyataan ini memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat. Beberapa pihak melihat langkah ini sebagai strategi pragmatis untuk mempercepat pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi. Namun, sebagian lainnya mengkhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan atau pengabaian prinsip keadilan.

Aktivis antikorupsi, Febri Diansyah, menyatakan bahwa pengampunan hanya layak diberikan jika koruptor tidak hanya mengembalikan uang negara, tetapi juga menunjukkan itikad baik melalui proses hukum yang jelas. “Pengampunan tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada mekanisme hukum yang transparan dan terukur,” tegasnya.

Sementara itu, kalangan pengusaha yang sering menjadi korban birokrasi korup justru menyambut baik gagasan tersebut. Menurut mereka, fokus pada pemulihan ekonomi lebih penting daripada menghabiskan waktu pada proses litigasi yang panjang.

Ahli Hukum: Perlu Payung Hukum yang Tegas

Pengamat hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita, menilai bahwa usulan Prabowo memerlukan dasar hukum yang kuat. “Pengampunan bagi koruptor membutuhkan revisi undang-undang. Selain itu, harus ada mekanisme audit ketat untuk memastikan uang yang dikembalikan benar-benar sesuai dengan jumlah yang diambil,” kata Romli.

Ia juga menekankan bahwa tanpa aturan yang jelas, langkah ini bisa menciptakan preseden buruk dan dianggap melonggarkan sikap tegas terhadap korupsi. “Kita tidak boleh mengirimkan pesan yang salah kepada publik bahwa korupsi adalah kejahatan yang bisa dinegosiasikan,” tambahnya.

Upaya Restoratif dalam Penegakan Hukum

Pendekatan restoratif yang diusulkan Prabowo sebenarnya bukan hal baru. Beberapa negara telah mengadopsi mekanisme serupa, di mana pelaku kejahatan ekonomi diizinkan untuk berdamai dengan negara melalui pengembalian aset. Misalnya, di Afrika Selatan, skema serupa berhasil mengembalikan triliunan aset yang hilang akibat korupsi.

Namun, penerapan di Indonesia tentu memiliki tantangan tersendiri. Dengan jumlah kasus korupsi yang tinggi dan kerumitan birokrasi, mekanisme ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat sipil.

Dilema Etika dan Keadilan

Pernyataan Prabowo juga memunculkan dilema etika. Apakah pengampunan terhadap koruptor dapat diterima secara moral? Bagaimana dengan rasa keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan?

“Pengampunan harus diikuti dengan proses pertanggungjawaban yang jelas, termasuk hukuman sosial,” kata Sosiolog Universitas Indonesia, Dr. Sulistyo Wijayanto. Menurutnya, jika diterapkan tanpa batasan ketat, kebijakan ini justru bisa merusak moral bangsa.

Langkah Selanjutnya

Prabowo menyatakan bahwa ia akan mengkaji lebih lanjut usulan ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami ambil tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Langkah ini tentu membutuhkan diskusi mendalam dan dukungan politik yang luas. Apakah kebijakan ini akan menjadi jalan keluar untuk memperbaiki kerugian negara akibat korupsi, atau justru membuka pintu baru bagi kontroversi? Waktu yang akan menjawab.