Dugaan Suap di Kominfo, Mantan Menkominfo Budi Arie Diperiksa

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan suap dan gratifikasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemeriksaan ini dilakukan oleh gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri pada Kamis, 19 Desember 2024, di Gedung Bareskrim Polri.

Penyelidikan Kasus Korupsi

Kasus ini mencuat setelah ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pegawai Komdigi terkait penanganan situs judi online. Pegawai tersebut diduga menerima imbalan untuk memblokir sebagian situs judi online, sementara sekitar 1.000 situs lainnya tetap beroperasi. Penyelidikan resmi dimulai sejak 12 Desember 2024.

Hingga kini, sebanyak 25 saksi telah diperiksa oleh penyidik, termasuk 15 pegawai Komdigi. Polisi juga telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, di mana 12 di antaranya adalah pegawai Komdigi. Para tersangka diduga terlibat langsung dalam praktik suap dengan memanfaatkan posisi mereka untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Pemeriksaan Mantan Menkominfo

Pemeriksaan Budi Arie berlangsung selama enam jam, dimulai pukul 11.10 WIB hingga 17.13 WIB. Selama pemeriksaan, penyidik melontarkan 18 pertanyaan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus ini.

Setelah pemeriksaan, Budi Arie menyatakan dirinya mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. “Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban membantu aparat dalam pemberantasan judi online di lingkungan Komdigi,” ujar Budi Arie kepada wartawan.

Ia juga menegaskan pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi masalah ini. “Kita harus tetap konsisten dan berkomitmen melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online,” tambahnya.

Modus Operandi Praktik Suap

Polisi mengungkap bahwa modus operandi yang dilakukan melibatkan pemberian suap kepada pegawai Komdigi untuk membiarkan situs judi online tetap aktif. Sebagian situs judi memang diblokir secara resmi, namun sekitar 1.000 situs lainnya tetap beroperasi dengan imbalan tertentu.

Pegawai yang terlibat dalam kasus ini diduga memanfaatkan celah administratif dalam sistem pemblokiran untuk menerima keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng integritas Komdigi sebagai lembaga pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.

Dukungan terhadap Penegakan Hukum

Budi Arie, yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan judi online di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah melayani masyarakat melalui tugas-tugas di Kementerian Koperasi.

“Saya akan tetap fokus pada tugas saya sebagai Menteri Koperasi. Urusan ini kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum,” ujar Budi Arie.

Langkah-Langkah Penegakan Hukum

Polda Metro Jaya terus melakukan penyidikan untuk mengungkap lebih banyak informasi terkait kasus ini. Selain memeriksa saksi dan tersangka, penyidik juga mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang dapat memperkuat proses hukum.

“Kami akan terus menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam kasus ini, baik di internal Komdigi maupun pihak luar,” ujar Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Ade Ary menambahkan bahwa transparansi adalah kunci dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat negara. “Masyarakat berhak mengetahui proses ini secara jelas. Kami akan memastikan semua langkah diambil sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Fokus pada Transparansi

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya integritas lembaga pemerintah. Pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sejumlah pengamat menilai bahwa kasus ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan internal di kementerian. Dengan adanya perbaikan, diharapkan kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Penegasan Komitmen

Budi Arie menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali dukungannya terhadap proses hukum. “Kami harus mendukung penuh langkah-langkah yang diambil penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan adil,” pungkasnya.

Tindak Lanjut

Penyidik berkomitmen melanjutkan proses hukum hingga tuntas. Langkah-langkah investigasi lanjutan akan difokuskan pada:

1. Mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain di luar pegawai Komdigi.
2. Meningkatkan transparansi proses penyidikan agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga pemerintah lainnya.
3. Menindak tegas seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi di Komdigi ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Masyarakat pun berharap agar kasus ini menjadi titik awal perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia.